Memasuki tahun ke-71 pada 18 April 2026 lalu, Konferensi Asia Afrika (KAA) menjadi pengingat atas perjalanan panjang diplomasi Indonesia di kancah internasional. Konferensi yang diadakan di Bandung ini menjadi salah satu pembuktian solidaritas anti-kolonialisme Indonesia bersama 28 negara lainnya dari Asia dan Afrika. Momentum ini penting untuk menilik kembali sejauh mana konsep “Semangat Bandung” sebagai hasil pemikiran para tokoh KAA masih relevan dengan dunia saat ini.
Konferensi yang bertujuan untuk kemerdekaan dan perdamaian tersebut menjadi bentuk penolakan terhadap kolonialisme serta pernyataan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Dilaksanakan di Gedung Merdeka, konferensi ini menjadi saksi sejarah tentang perjuangan diplomasi perdamaian dunia oleh negara-negara Asia dan Afrika. Dasasila Bandung merupakan sepuluh prinsip dasar hasil perundingan KAA yang meliputi prinsip penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), penghormatan kedaulatan negara, perwujudan hukum internasional, dan penolakan terhadap kolonialisme.
KAA menjadi wadah terjalinnya kerja sama dan solidaritas antarnegara Asia dan Afrika, bahkan menjadi pembuka jalannya konferensi lain seperti Konferensi Islam dan Mahasiswa Asia Afrika. Diikuti oleh berbagai negara dari Asia dan Afrika, pembahasan terkait dengan Palestina tentu menjadi hal yang cukup diperhatikan selama konferensi berlangsung, mengingat bahwa penolakan kolonialisme dan usaha perdamaian menjadi hal utama yang diperjuangkan saat itu (Kusmayadi, 2018).
Permasalahan Palestina telah menjadi konflik global yang mengundang perhatian dunia. Mulai dari Organisasi Zionis Dunia bentukan Theodor Herzl, Deklarasi Balfour, hingga resolusi pembagian wilayah dari PBB, konflik Palestina-Israel ini masih belum menemukan jalan keluar. Meskipun perhatian publik dan penyebaran informasi yang masif telah menumbuhkan solidaritas pembelaan Palestina, Israel dengan bantuan Amerika Serikat malah semakin gencar melakukan berbagai serangan beruntun kepada Palestina.
Menteri Kesehatan Palestina dalam Al Jazeera English menyebut, warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel mencapai 72.549 jiwa, terhitung sejak 7 Oktober 2023 ketika genosida ini bermula hingga berita ini terbit pada 19 April 2026. Angka ini belum termasuk warga yang tewas sebelumnya dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan di tahun 2016, diwakili Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu, menyerahkan Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Gaza sebagai bentuk solidaritas Indonesia kepada Palestina. Namun, sejak dibangun pada 2011, diserahterimakan pada 2016, hingga genosida tahun 2023, RSI yang menampung lebih dari 700 orang ini telah berkali-kali dikepung bahkan ditargetkan sebagai tempat pengeboman oleh Israel, menewaskan 12 orang dengan puluhan lainnya terluka (CNBC Indonesia, 2023).
Dukungan Indonesia terhadap Palestina merupakan suatu hal yang pasti. Hal ini terlihat dari perjuangan mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang terus menyuarakan kebebasan Palestina di kancah diplomasi global. Rakyat Indonesia juga menegaskan dukungan penuh akan kemerdekaan Palestina lewat gerakan solidaritas dan aksi kemanusiaan yang tersebar di berbagai daerah. Namun, semua ini berubah dengan kemunculan Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang memasukkan nama Presiden Indonesia saat ini, Prabowo Subianto, sebagai anggota.
Menurut CNN Indonesia, badan ini Trump bentuk dengan tujuan rekonstruksi Gaza yang meluas menjadi penanganan perdamaian wilayah konflik dunia, menimbulkan kekhawatiran para diplomat akan peran puluhan tahun PBB sebagai penjaga perdamaian dunia. Hal lain yang memicu kritik adalah keterlibatan Israel sebagai anggota dan tidak masuknya perwakilan Palestina satu pun. Piagam BoP juga tidak mencantumkan pasal spesifik tentang Palestina, keterlibatan warga Palestina di dalamnya, bahkan usaha untuk benar-benar merekonstruksi Gaza (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2026).
Figur sentral Trump sebagai ketua tanpa batas waktu, keanggotaan Israel, dan realisasi tujuan yang bertolak belakang dari konflik nyata menjadi tiga hal yang mengundang banyak kritik. Belum lagi, Indonesia yang saat itu sedang dilanda bencana beruntun di berbagai wilayah, harus mengeluarkan biaya keanggotaan yang cukup besar senilai 16,7 triliun rupiah. Masuknya Indonesia lewat Prabowo ke dalam BoP menjadi suatu pertentangan atas pembukaan UUD 1945, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Pemerintah Indonesia nyatanya dihadapkan pada permasalahan diplomasi yang rumit: fleksibilitas doktrin bebas aktif demi kursi di meja internasional atau tetap berpegang pada dasar negara dan mendukung Palestina sebagai sesama negara berpenduduk Islam yang cukup masif. Selain itu, pilihan “aktif” dalam mewujudkan perdamaian dunia atau “bebas” tetapi terjebak dalam aliansi blok tertentu menjadi salah satu hal yang sebenarnya perlu diperhatikan dalam diplomasi internasional Indonesia.
Kembali pada pembahasan awal tentang KAA, konsep Semangat Bandung lewat Dasasila Bandung juga ikut dilanggar. Asas penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), penghormatan kedaulatan negara, perwujudan hukum internasional, dan penolakan terhadap kolonialisme menjadi hal yang benar-benar diabaikan. Dasasila Bandung sendiri memberikan kita panduan terkait hubungan internasional dan perdamaian, khususnya di daerah Asia dan Afrika. Penghormatan terhadap hukum dan kewajiban internasional sudah jelas dilanggar dengan berdirinya BoP, terbukti dari fakta kecondongan terhadap blok tertentu serta lepasnya badan ini dari PBB. Dengan tujuan awal yang sebenarnya logis untuk “rekonstruksi” Palestina, perjalanan BoP terutama keterlibatan Israel di dalamnya justru menjadi bumerang dan melemahkan kepercayaan masyarakat Indonesia bahkan internasional.
Keterlibatan Indonesia dalam BoP sebenarnya bisa diterima jika pertanyaan “Apakah keterlibatan Indonesia di BoP benar-benar mempercepat kemerdekaan Palestina atau hanya menjadi suatu keputusan diplomatik yang tak logis dan merugikan rakyat?” telah terjawab. Harapannya, Indonesia sebagai tuan rumah KAA benar-benar menerapkan Semangat Bandung yang ada dalam Dasasila dan memanfaatkan keanggotaan senilai belasan triliun itu untuk mengawasi jalannya proses rekonstruksi Gaza.
Referensi:
Al Jazeera English. (2026, 17 April). Gaza genocide death toll rises to 72,549, Health Ministry says [Instagram]. 17 April 2026. https://www.instagram.com/p/DXR2JxNk52j/?igsh=MTBxOHhtdGtwczdvaQ== (Diakases 17 April 2026).
CNN Indonesia (2026, 24 Januari) 6 fakta Board of Peace ala Trump: dari tujuan hingga alasan RI ikut. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260124072405-134-1320448/6-fakta-board-of-peace-ala-trump-dari-tujuan-hingga-alasan-ri-ikut (Diakses 23 April 2026)
Kusmayadi, Y. (2018). ‘Pengaruh Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 terhadap kemerdekaan negara-negara di Benua Afrika’, Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, 8(01), 15–34. https://doi.org/10.25273/ajsp.v8i01.1586
Sorongan, T. (2023, 21 November). Sejarah RS Indonesia di Gaza, mengapa diserang Israel?. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20231121095959-4-490661/sejarah-rs-indonesia-di-gaza-mengapa-diserang-israel
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (2026, 6 Februari) Tolak 16, 7 triliun untuk keanggotaan RI di BOP. https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/tolak-16-7-triliun-untuk-keanggotaan-ri-di-bop/
