Setiap bulan Agustus, Indonesia kembali dipenuhi warna merah putih. Bendera berkibar di depan rumah, lomba-lomba digelar, lagu perjuangan diputar, dan ucapan selamat kemerdekaan memenuhi jejaring sosial. Seolah-olah selama satu bulan itu nasionalisme menjadi ideologi yang wajib ditampilkan dan dengan bangganya kita menyebut diri sebagai bangsa yang merdeka. Akan tetapi, ada satu pertanyaan yang dapat kita tanyakan kepada diri sendiri: “Apakah cara kita merayakan kemerdekaan sudah benar?”
Pertanyaan ini mungkin terdengar tidak nyaman, sebab tidak ada yang salah dengan merayakan kemerdekaan. Para pahlawan telah mengorbankan tenaga, darah bahkan nyawa mereka agar Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Pengorbanan itu juga patut kita hormati. Namun, justru karena menghargai perjuangan mereka kita perlu berani pula bertanya. Apakah Indonesia hari ini sudah berjalan menuju cita-cita yang mereka perjuangkan?
Namun, sangat disayangkan bahwa perayaan kemerdekaan kerap kali lebih didominasi oleh ingar-bingar seremoni ketimbang sebuah refleksi yang mendalam. Kita begitu bersemangat memasang atribut kemerdekaan, tetapi sering kali enggan untuk menatap kenyataan yang ada di depan mata. Meskipun kita begitu sempurna mengingat kisah heroisme para pejuang di masa lalu, kita memilih bungkam saat dihadapkan pada realitas berbagai masalah yang mendera bangsa saat ini.
Kemerdekaan perlahan berubah menjadi ritual tahunan yang diperingati penuh dengan kemeriahan, tetapi semakin miskin maknanya. Kita hafal kisah di balik 17 Agustus 1945. Namun, kita sering lupa bahwa kemerdekaan harus terus diperjuangkan dalam bentuk yang berbeda. Jika masih banyak masyarakat yang tertinggal, literasi masih rendah,dan kepedulian terhadap sesama semakin menipis, kita perlu berefleksi. Maka, peringatan kemerdekaan berisiko berubah menjadi ritual tahunan yang kehilangan makna.
Hingga saat ini, realitas tersebut tercermin jelas dari beragam persoalan yang masih membelenggu masyarakat. Di balik kemeriahan perayaan kemerdekaan yang rutin digelar setiap tahun, masih banyak anak yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sebagian dari mereka bahkan harus menempuh jarak jauh untuk bersekolah. Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dipantau oleh pemerintah sebagai indikator pendidikan. Kondisi ini menunjukkan masih banyak anak yang belum mengenyam pendidikan formal secara optimal (Badan Pusat Statistik, 2025b).
Banyak lulusan perguruan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan meskipun telah menempuh pendidikan selama bertahun-tahun. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik Indonesia (2025a) pada Agustus 2025, terdapat 904.440 penganggur lulusan universitas dan 146.324 penganggur lulusan diploma. Angka ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi belum sepenuhnya menjamin terserapnya lulusan di dunia kerja.
Tidak sedikit pula masyarakat yang bekerja keras setiap harinya, tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Data menunjukkan rata-rata upah buruh di Indonesia pada Agustus 2025 sebesar Rp3,33 juta per bulan (Badan Pusat Statistik, 2025c). Angka tersebut masih menjadi tantangan bagi banyak pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama di wilayah dengan biaya hidup yang tinggi.
Di saat rakyat berjuang menghadapi berbagai keterbatasan, kasus korupsi terus bermunculan dan seolah menjadi siklus yang tak pernah benar-benar berakhir. Sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026, publik kembali dihadapkan pada sejumlah kasus korupsi berskala besar. Salah satunya ialah dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun (Naibaho, 2025). Kondisi tersebut sejalan dengan posisi Indonesia yang berada di peringkat ke-99 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2025 (Transparency International Indonesia, 2026). Peringkat tersebut mencerminkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan serius bagi tata kelola pemerintahan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak cukup diukur dari bebasnya suatu bangsa dari penjajahan. Kemerdekaan juga diukur dari keadilan, kesempatan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Kita tumbuh dengan kepercayaan bahwa pendidikan adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik. Kita diajarkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh, berprestasi, dan bekerja keras. Namun, semakin dewasa kita menyaksikan kenyataan yang begitu berbeda.
Banyak kesempatan terasa lebih dekat bagi mereka yang memiliki koneksi, kekuasaan, atau privilege tertentu. Banyak anak muda yang berusaha keras, tetapi tetap kesulitan menemukan ruang untuk berkembang. Tidak sedikit yang akhirnya kecewa dan putus asa, bahkan kehilangan harapan terhadap masa depan di negeri sendiri. Ketika praktik korupsi, ketimpangan sosial, dan janji manis politik mulai dipandang sebagai hal yang lumrah, di situlah kemunduran sebuah bangsa bermula. Suatu peradaban tidak akan pernah mencapai kemajuan sejati apabila masyarakatnya dipaksa untuk berkompromi dan berdamai dengan ketidakadilan yang ada. Ketika masyarakat berhenti marah terhadap sesuatu yang salah, saat itulah masalah sesungguhnya dimulai.
Indonesia memang telah merdeka dari penjajahan asing. Namun, kemerdekaan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai bebas dari kekuasaan bangsa lain. Kemerdekaan juga berarti terbebas dari korupsi yang merampas hak-hak rakyat, serta dari kebijakan yang menjauhkan negara dari kebutuhan masyarakatnya. Jika masih banyak rakyat yang tidak didengar, anak muda kehilangan harapan, maka ada bagian dari cita-cita kemerdekaan yang belum tercapai.
Tulisan ini tidak lahir dari kebencian terhadap Indonesia. Sebaliknya, tulisan ini lahir dari rasa cinta yang disertai kekecewaan. Sebab, yang tidak peduli tidak akan merasa marah, yang tidak peduli tidak akan merasa sedih. Justru kemarahan muncul karena masih ada harapan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik daripada hari ini. Oleh karena itu, peringatan 17 Agustus sebenarnya tidak sekadar menjadi momen nostalgia masa lalu. Perayaan ini juga menjadi kesempatan krusial untuk mengevaluasi kondisi riil bangsa saat ini.
Kemerdekaan sebetulnya tidak membutuhkan perayaan yang begitu meriah. Kemerdekaan itu membutuhkan lebih banyak kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa masih banyak cita-cita yang belum terwujud. Kejujuran untuk menerima bahwa kemerdekaan belum dirasakan secara setara oleh seluruh rakyat.
Pada akhirnya, mungkin masalah terbesar perayaan ini bukan karena kita memeriahkan perjuangan pahlawan di masa lalu. Masalah terbesar perayaan ini adalah kita terlalu sering mengenang sejarahnya tanpa sungguh-sungguh belajar darinya. Kita terlalu sering merayakan kemerdekaan dengan begitu meriah, tetapi jarang merefleksikannya.
Selama refleksi terus diabaikan, kemerdekaan akan kehilangan maknanya. Terutama bagi mereka yang masih menunggu keadilan, kesejahteraan, dan masa depan yang dijanjikan republik. Kemerdekaan tidak diukur dari banyaknya bendera yang berkibar setiap bulan Agustus. Kemerdekaan diukur dari keberanian menghadapi kenyataan bahwa pekerjaan rumah bangsa masih belum selesai.
Referensi
Badan Pusat Statistik. (2025a). Pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Njc0IzI%3D/pengangguran-terbuka-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan.html
Badan Pusat Statistik. (2025b). Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025. https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/kegiatan/82019
Badan Pusat Statistik. (2025c). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen. Rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah. https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2025/11/05/2479/unemployment-rate-was-4-85-percent–the-average-wage-of-employees-was-3-33-million-rupiah-.html
Naibaho, R. (2025,25 Februari). Kasus tata kelola minyak mentah rugikan negara hingga Rp193,7 triliun. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-7794037/kasus-tata-kelola-minyak-mentah-rugikan-negara-hingga-rp-193-7-triliun
Transparency International Indonesia. (2026). Indeks Persepsi Korupsi 2025: Penurunan kebebasan sipil & akses pada keadilan mengancam perjuangan melawan korupsi. https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2025-penurunan-kebebasan-sipil-akses-pada-keadilan-mengancam-perjuangan-melawan-korupsi/